nusakini.com-Jakarta-Indeks inklusi keuangan di Indonesia di 2021 mencapai 83,6%, meningkat dari angka indeks 2020 sebesar 81,4%. Beberapa indikator utama yang mendukung pencapaian ini meliputi peningkatan akses keuangan, akselarasi penggunaan jasa keuangan formal, dan semakin membaiknya kualitas jasa keuangan.

Tetapi di sisi lain, tingkat literasi keuangan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan inklusi keuangan. Literasi keuangan baru mencapai 38,03% (OJK, 2019), sementara literasi keuangan syariah yaitu 20,1% (BI, 2021). Untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan, dilaksanakan edukasi dan sosialisasi yang cukup gencar oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

Selain kepada masyarakat umum, edukasi dan sosialisasi juga dilakukan kepada kalangan santri dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di sekitar pondok pesantren (ponpes) sebagai kelompok prioritas, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Indonesia sendiri memiliki lebih dari 30 ribu ponpes dan lebih dari 4,2 juta santri. Sebagian ponpes tersebut mempunyai potensi besar di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta UMK yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMK halal.

“Tujuan akhir inklusi keuangan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari sisi ponpes, inklusi keuangan sangat strategis dalam pemberdayaan pesantren, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan kyai, pengurus, santri, dan masyarakat di sekitar ponpes,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir ketika memberi sambutan secara virtual pada acara Focus Group Discussion (FGD) Edukasi/Sosialisasi Mendukung Percepatan Inklusi Keuangan di Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Al-Mashduqiah di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Kamis (19/05).

Deputi Iskandar yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada kesempatan tersebut menjelaskan poin penting rencana kolaborasi dari para mitra untuk mengembangkan kemandirian ekonomi ponpes. Selain itu, juga untuk mencapai peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan santri dengan para mitra keuangan inklusif, seperti Bank BSI, Bank BJB, Pegadaian Syariah, Bulog, Pupuk Indonesia, Jamkrindo, Askrindo, LPDB-KUMKM, Perkumpulan Tenaga Kerja Purna & Keluarga (Pertakina), CJM Farm, dan PT Sarjana Membangun Desa.

“Kerja sama antara stakeholder keuangan konvensional atau syariah di pusat dan daerah harus terus ditingkatkan agar kegiatan atau program yang ditetapkan, khususnya inklusi keuangan bagi ponpes, dapat diakselerasi dan diperluas secara terstruktur dan berkesinambungan,” pungkas Deputi Iskandar yang juga menjabat sebagai Sekretaris DNKI.

Masih dalam rangkaian acara ini, telah dilaksanakan pula penyerahan bantuan dana edukasi keuangan secara simbolis dari Pupuk Indonesia dan Pegadaian Syariah kepada para pengurus kedua ponpes tersebut.

Turut hadir dalam acara FGD tersebut di antaranya Wakil DPRD Kabupaten Probolinggo, Bendahara Forum Kontak Majelis Taklim Jawa Timur, perwakilan mitra dari BUMN, Pimpinan/Pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Al-Mashduqiah, serta Tim Sekretariat DNKI. (rls)